Home » 2015 » October

Monthly Archives: October 2015

Download Aplikasi Alquran dan terjemahan Indonesia

zekrBagi mahasiswa Fakultas syariah atau masyarakat umum yang ingin menginstall program Alquran di PC/Laptop anda bisa mencoba program Zekr. Anda bisa mendownload Software ini di Zekr.org.  Zekr adalah program Alquran yang mempunyai fitur fitur sebagai berikut :

  1. Free dan Opensource , Anda tidak perlu membayar untuk mendapatkannya
  2. Berjalan di Linux, Windows dan Mac OSX karena dibuat dengan platform Java
  3. Tampilan style aplikasi bisa diubah.
  4. Tampilan bahasa aplikasi bisa diubah, termasuk kebahasa Indonesia.
  5. Adanya terjemahan Multi Bahasa, termasuk terjamahan Alquran untuk bahasa Indonesia
  6. Adanya fitur murotall dengan pilihan Qori dari Musyari Rashid,Al Ghamidi, As Sudais dan beberapa ulama lainnya.
  7. Format tulisan Arab dan terjemahannya bisa di copy paste ke Microsoft Word atau aplikasi editor lain.

Bawaan dari Aplikasi ini tampilan bahasa antarmuka dan terjemahan alquran menggunakan bahasa inggris. Selain itu, Murotal juga hanya tersedia secara Online sehingga jika mau memutar Murotal harus terkoneksi Internet. Untuk mengubah agar baik antarmuka dan terjemahan alquran berbahasa indonesia, silahkan ikuti panduan berikut.

Seting interface Bahasa Indonesia

Buka menu Tool-> Option, pada tab General, pilih bahasa Indonesia.

Menambah terjemahan Alquran Bahasa Indonesia

  1. Buka halaman zekr.org/resources.html, pilih bagian translation, cari terjemahan Indonesia. Pilihlah terjemahan dari Indonesian Ministry of Religious Affairs, ini adalah terjemahan resmi dari Kemenag.
  2. klik tombol Download disebelah kanan
  3.  Buka Menu Tool-> Add -> Translation dan carilah file zip yang barusan anda download, nama filenya id.indonesian.trans.zip.
  4. Dari menu View -> Translation, pilih [In] Unkown, In disini artinya Indonesia.

Seharusnya sekarang tampilan terjemahan sudah berbahasa Indonesia.

Menambah Murotal Offline

  1. buka halaman http://zekr.org/resources.html#recitation
  2. Pilihlah Qori yang akan anda download. Ingat, ukuran filenya besar antara 400M- 1.1Gigabyte. Pastikan koneksi anda lancar
  3. Setelah sukses terdownload, buka menu Tool-> Add-> Recitation (*.recit.zip).

Masih ada beberapa fitur lain di Aplikasi ini, Anda bisa mengeklorasi sendiri, semoga zekr bisa memudahkan kita, terutama mahasiswa IAIN padangsidimpuan yang ingin menjadikan aplikasi ini sebagai referensi dalam menulis naskah penelitian.

Ditulis Oleh : Candra Adi Putra, Pengelola Website Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Padangsidimpuan.

Isi SKB 2 Menteri dan Permasalahan Pendirian Rumah ibadah

civicpancasila

Kejadian konflik SARA dan pembakaran Rumah ibadah merupakan hal yang akan selalu terjadi dimasyarakat indonesia yang majemuk. Untuk meminimalisir adanya konflik SARA pemerintah sudah melakukan barbagai hal termasuk membuat peraturan SKB 2 Menteri. Dua kementrian itu adalah kementrian Agama dan Kementrian dalam Negeri.

Sayangnya banyak pihak yang meminta bahwa SKB 2 Menteri ini dicabut karena ini adalah sumber konflik SARA. Pertanyaan sederhananya? Apakah pihak pihak yang meminta dicabut dan mengatakan bahwa SKB 2 Menteri sumber masalah sudah pernah membaca Isi SKB tersebut? Jika kita baca isi SKB tersebut Justru adanya peraturan itu untuk Menjaga kerukunan umat beragama dan mengatur pendirian tata ibadah. Bagi yang ingin membaca, silahkan baca disini.

SKB tersebut terbagi menjadi 10 Bab dan 31 Pasal. Point point dari masing masing bab adalah sbb:

  1. Mengatur tugas dan kewajiban kepala daerah dalam hal tanggung jawab dalam kerukunan hidup beragama
  2. Pembentukan Forum Kerukunan Antar Umat beragama
  3. Pendirian Rumah Ibadah
  4. Izin Sementara tentang penggunaan bangunan gedung untuk Rumah ibadah
  5. Penyelesaian Perselisihan
  6. Pengawasan dan pelaporan
  7. Belanja /Anggaran Forum Kerukunan Umat beragama
  8. Penutup

Dari Point diatas saja, sudah terlihat bahwa tujuan dari aturan ini mengatur hal hal yang berhubungan dengan SARA. jika aturan ini dicabut, efeknya bersifat nasional dan PASTI akan dibuat aturan baru tentang tugas kepala daerah tentang kerukunan beragama, pendirian rumah ibadah dan konflik perselisihan. Sejauh ini, Aturan ini sudah sangat rapih dan sangat bagus dalam mengatur kerukuan umat beragama. Pertanyaannnya? apa yang dimaukan oleh pihak pihak yang ingin menghapus SKB ini?

Yang terjadi dilapangan sebenarnya JUSTRU karena kurangnya pengawasan dibidang ini, bukan masalah aturannya. Sekarang mari kita lihat point paling penting yaitu pendirian rumah ibadah yang diatur disiini.

Pasal 13

(1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/ desa.

Tujuannya jelas untuk keperluan NYATA. Yang banyak terjadi itu, Tidak ada umatnya tapi dibangun rumah ibadah. Jelas tujuan pendirian rumah ibadah tidak tercapai. Tentunya hal tersebut membuat resah warga mayoritas agama disitu. Hal kedua yang sering terjadi adalah tidak adanya IZIN dalam pendirian rumah ibadah, tahu tahu berdiri, bahkan IMB dari rumah ibadah tersebut tidak ada.

Sedangkan syarat pendirian rumah ibadah itu diatur dalam Pasal 14, ayat 2, Point a.

daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);

Artinya disitu minimal ada 90 Warga dewasa yang memang membutuhkan Rumah ibadah. Perhatikan, 90 orang itu hanya butuh 45 orang KK tanpa anak atau jika dengan asumsi satu KK 3 Orang dewasa hanya butuh 30 KK. Itu sangat wajar dan realistis. Masa cuma ad 5 KK mendirikan rumah Ibadah? Mikir!

Dari analisa SKB 2 menteri tersebut diatas, nampak memang ada pihak pihak yang berusaha memanfaatkan konflik SARA ini agar peraturan ini dicabut dan ada kelompok agama yang dengan sesuka hatinya membangun rumah ibadah walaupun umatnya tidak ada.

Bagaimana jika terjadi konflik? Ada langkah langkah jelas yang diatur dalam undang undang ini dalam pasal 21

Pasal 21

(1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh  masyarakat setempat.

(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota.

(3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak, dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.

Aturan ini sudah sangat jelas dan Merinci setiap permasalahan yang ada. Terlepas ada kekerasan dan konflik Fisik yang terjadi, itu sudah masuk ranah Hukum pidana dan pihak kepolisian sebagai pihak yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban yang akan melakukannya, tentunya dengan Koordinasi Kepala daerah dan Forum kerukunan Umat beragama.

Hal paling penting disini adalah  jika SKB ini dianggap rumah dan Rumah itu Gentengnya bocor, jangan rumahnya yang dihancurkan, namun Gentengnya yang diperbaiki.  Bagi pembaca sekalian, harap berkomentarlah setelah anda membaca isi SKB 2 Menteri tersebut sehingga anda tidak ikut terbawa penggiringan opini pihak tertentu yang tidak ingin kerukunan Antar umat agama ini terjaga.

Ditulis Oleh : Candra Adi Putra, Pengelola Website Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Padangsidimpuan.