Home » berita » Ancaman Untuk Pembakar Hutan Menurut Undang undang

Ancaman Untuk Pembakar Hutan Menurut Undang undang

Ilustrasi kebakarna hutan

Kabut asap yang sudah lebih dari sebulan ini menyelimuti sumatera belum teratasi. Pemerintah terkesan sangat lambat bahkan lebih tepat takut mengambil tindakan. Menteri kehutanan pun lebih banyak berwacana ketimbang mengambil solusi. Sementara itu, presiden kita melakukan apa yang biasa di lakukan, Pencitraan dengan jalan jalan ke hutan yang terbakar.

Pertanyaannya, walaupun sudah tampak jelas bahwa hutan itu Dibakar untuk pembukaan lahan perkebunan, namun sampai sekarang belum dengar ada Perusahaan yang diberi sangsi oleh pemerintah. Memang sudah ada pihak pihak yang ditangkap, namun tindakan real dari pemerintah untuk menghentikan kebaran ini sangat sangat lambat.  Padahal menurut undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 50 huruf d, “setiap orang dilarang membakar hutan“. Pasal 78 ayat 3 ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Pasal 78 ayat 4 ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah.

Selain itu, menurut  di UU no 18 tahun 2004 tentang perkebunan pasal 48 ayat 1 “bila dengan sengaja membuka dan atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. UU no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal 108 “melakukan pembakaran lahan dengan cara membakar, diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah paling banyak 10 miliar rupiah. Serta KHUP pasal 187 “dengan sengaja pembakaran, diancam pidana penjara 12 tahun”.

Dari sisi undang undang semua sudah sangat jelas, namun dari sisi tindakan tegas pemerintah belum ada. Kebakaran setiap tahun ini memang sudah menjadi agenda rutin di sumatra. Hampir setiap tahun kabut asap ini menjadi “agenda” rutin sampai sampai karena luasnya hutan yang terbakar, asapnya saja sampai di export ke Singapura dan Malaysia.

Sebagai bagian dari Civitas academika, Kita dorong pemerintah memberlakukan tindakan tegas sebagai berikut:

  1. Melakukan penjegahan dengan menambah polisi hutan.
  2. Melakukan pengawasan terutama pada saat musim kemarau.
  3. Memperketat izin pembukaan lahan
  4. Memberikan sangsi tegas kepada Aktor aktor dibalik pembakaran hutan
  5. Memberasi sangsi penutupan Perusahaan jika berulang kali terbukti melakukan pembakaran Hutan.
  6. Mencopot para oknum pejabat daerah ataupun aparat kepolisian yang membekingi para pelaku pembakaran.

Walaupun demikian saya cukup sangksi pemerintah bisa mengatasi tuntas masalah ini, apalagi pembukaan lahan perkebunan dengan membakar hutan adalah cara praktis yang murah meriah dibanding melakukan pembukaan secara manual. Disinilah ketegasan dan wibawa pemerintah  diuji, apakah pemerintah mampu? Silahkan tanya pemimpin negeri ini!

 

Ditulis Oleh : Candra Adi Putra, Pengelola Website Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Padangsidimpuan.


Leave a comment

Your email address will not be published.

*