Home » buletin » Hukum Ekonomi Syariah Bahagian dari Syariah

Hukum Ekonomi Syariah Bahagian dari Syariah

 Windows 7 activation Key  |
 office 2010 product key  |
 Windows 7 key  |
 Windows 7 Ultimate Product Key  |
 office 2016 pro key  |
 windows 10 key  |
 office 2016 pro iso  |
 office 2007 free download  |
 office 2007 free  |
 office 2013 product key  |
 office 2016 activation key  |
 Windows 10 key  |
 Windows 7 product key Free Download  |
 office 2003 free download  |
 office 2013 iso  |
 Windows 10 iso download  |
 Office 2016 Professional Free Download  |
 Windows 7 Key Generator  |
 Window 7 Product Key Crack  |
 Office 2013 Product Key  |
 office 2016 pro plus download  |
 Office 2016/2013/2010/2007 Pro/Plus Key  |
 Windows 10 Product Key Generator Download  |
 windows 10 enterprise key  |
 Windows 10 ISO Free Download  |
 Windows 10 Pro Keys  |
 Windows 7 Professional Free Download  |
 Windows 7 Pro Product Key  |
 Buy Windows 10 Key  |
 Buy Windows 10 Product Key  |
 Buy Windows 7 Key  |
 Widnows 7 Home Premium Key  |
 Office 2007 Key  |
 Buy Windows 8.1 Product Key  |
 Windows 8 Free Download  |
 Windows 8.1 ISO Download  |
 Windows 7 Ultimate ISO Download  |
 Office 2016 Activited Key Download  |
 Windows 7 Product Key  |
 Windows 10 Latest Product Key  |
 Office 2016 ISO Download  |
 Windows 10 Download ISO  |
 Windows 8.1 ISO for 64-bit  |
 Windows 8/8.1 activited key  |
 Windows 7 Ultimate Download  |
 Windows 7 Free Activator  |
    |
 Office 2016 Activated Key  |
 Windows 7 Ultimate Download ISO  |
 Windows 7 Key Download  |
 Windows 7 Key Generator  |
 Office 2013 ISO Download  |

Oleh: Liza Wahyuni

Ilustrasi Kitab Ulama
Ilustrasi Kitab Ulama

Istilah ekonomi syari’ah atau perekonomian syari’ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (Islamic economy, al-iqtishad al-Islami) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (Islamic economics‘ ilm ai-iqtishad al-Islami).

Ekonomi atau ilmu ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi atau ilmu ekonomi konvensional yang berkembang di dunia dewasa ini. Perbedaan tersebut terutama  dikarenakan, ekonomi Islam terikat kepada nilai-nilai agama Islam, sedangkan ekonomi konvensional memisahkan diri dari agama sejak negara-negara Barat berpegang kepada sekularisme dan menjalankan politik sekularisasi.

 Sungguhpun demikian, pada dasarnya tidak ada ekonomi yang terpisah dari nilai atau tingkah laku manusia. Namun, pada ekonomi konvensional, nilai yang digunakan adalah nilai-nilai duniawi semata (profane, mundane).

Kajian ilmu ekonomi secara umum sebenarnya menyangkut sikap tingkah laku manusia terhadap masalah produksi, distribusi, konsumsi barang-barang komoditi dan pelayanan. Kajian ilmu ekonomi Islam dari segi ini tidak berbeda dari ekonomi sekuler, akan tetapi dari segi lain ia terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari, terikat dengan ketentuan halal-haram.

Implementasi dari sistem syariah bisa dibedakan dalam 2 dimensi, makro dan mikro. Dimensi makro lebih menekankan pengaturan ekonomi masyarakat dari sisi etis dan filosofis, seperti bagaimana distribusi kekayaan yang seharusnya oleh negara, pelarangan riba, dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat, sedangkan pada dimensi mikro lebih menekankan pada aspek profesionalisme dan kompentensi dari pelaksana.

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama , yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syarlah; meliputi:

– Bank Syariah; asuransi syariah;  reasuransi syariah; reksa dana syariah;

obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;

– sekuritas syariah, pembiayaan syariah; pegadaian syariah; dana pensiun lembaga keuangan syariah;  bisnis – syariah; dan lembaga keuangan mikro syariah.

 

Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa indonesia berasal dari bahasa Arab hukm yang berarti putusan (judgement) atau ketetapan (Provision). Dalam ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya

Hukum Ekonomi Syariah sebagai bagian dari syariah atau hukum Islam yang kini berkembang pesat di seluruh dunia dan juga di Indonesia, merupakan penggabungan antara hukum ekonomi konvensional (melalui transformasi proses Islamisasi hukum oleh ahli ekonomi Islam) dan fikih muamalat konvensional yang berakar panjang dalam sejarah dan tradisi Islam. Tidak mengherankan bila Hukum Ekonomi Syariah ini masih merupakan hal baru di negara berpenduduk Muslim, karena minimnya peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan.

Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia pada umumnya baru tersedia dalam bentuk fikih dari para fuqaha atau fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), yang sebagiannya telah menjadi Peraturan Bank Indonesia melalui upaya positivisasi fatwa. Sejak diberlakukannya Undang- Undang No. 3/2006 yang sekarang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 50/2010 tentang Peradilan Agama, telah memberikan kewenangan kepada peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tersebut.

Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi syariah; yakni kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro-syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Dari sudut pandang ajaran Islam, istilah syariah sama dengan syariat (ta marbuthoh dibelakang dibaca dengan ha) yang pengertiannya berkembang mengarah pada makna fiqh, dan bukan sekedar ayat-ayat atau hadits-hadits hukum. Dengan demikian yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah dalil-dalil pokok mengenai Ekonomi yang ada dalam Al Qur’an dan Hadits. Hal ini memberikan tuntutan kepada masyarakat Islam di Indonesia untuk membuat dan menerapkan sistem ekonomi dan hukum ekonomi berdasarkan dalil-dalil pokok yang ada dalam Al Qur’an dan Hadits. Dengan demikian, dua istilah tersebut, apabila disebut dengan istilah singkat ialah sebagai Sistem Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah.

Sistem Ekonomi Syariah pada suatu sisi dan Hukum Ekonomi Syariah pada sisi lain menjadi permasalahan yang harus dibangun berdasarkan amanah UU di Indonesia. Untuk membangun Sistem Ekonomi Syariah diperlukan kemauan masyarakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Fiqih di bidang ekonomi, sedangkan untuk membangun Hukum Ekonomi Syariah diperlukan kemauan politik untuk mengadopsi hukum Fiqih dengan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Adopsi yang demikian harus merupakan ijtihad para fukoha, ulama dan pemerintah, sehingga hukum bisa bersifat memaksa sebagai hukum.

Dalam konteks masyarakat, ‘Hukum Ekonomi Syariah’ berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna meciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain Sistem Ekonomi Syariah memerlukan dukungan Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.

Produk Hukum Ekonomi Syariah secara kongkret di Indonesia khususnya dapat dilihat dari pengakuan atas fatwa Dewan Syariah Nasional, sebagai hukum materiil ekonomi syariah, untuk kemudian sebagiannya dituangkan dalam PBI atau SEBI. Demikian juga dalam bentuk undang-undang, seperti contohnya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan lain sebagainya, diharapkan dapat mengisi kekosongan perundang-undangan dalam bidang ekonomi syaraiah.

Untuk bidang asuransi, reksadana, obligasi dan pasar modal syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya tentu juga memerlukan peraturan perundangan tersendiri untuk pengembangannya, selain peraturan perundangan lain yang sudah ada sebelumnya. Bahan baku UU tersebut antaralain ialah kajian fiqh dari para fuqaha.

Kehadiran hukum ekonomi ysriah dalam tata hukum Indonesia dewasa ini sesungguhnya tidak lagi hanya sekedar karena tuntutan sejarah dan kependudukan (karena mayoritas beragama Islam) seperti anggapan sebagian orang/pihak; akan tetapi, lebih jauh dari itu, juga disebabkan kebutuhan masyarakat luas setelah diketahui dan dirasakan benar betapa adil dan meratanya sistem ekonomi syariah dalam mengawal kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan oleh bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin kritis tentang mekanisme investasi dengan sistem berbagi laba dan rugi itu diterapkan dan bedampak lebih baik.

Kegiatan para pelaku ekonomi sebagai subjek hukum selalu menunjukkan kecenderungan semakin mapan dengan frekuensi yang semakin cepat dan jenis hubungan hukum yang semakin beragam. Pada dasarnya hukum ekonomi selalu berkembang berdasarkan adanya peluang bisnis/usaha baru, komoditi baru yang ditawarkan oleh iptek/teknologi, permintaan komoditi baru,  kecenderungan perubahan pasar, kebutuhan-kebutuhan baru di dalam pasar, perubahan politik ekonomi, berbagai faktor pendorong lain, misalnya pergeseran politik dan pangsa   pasar.

Guna memenuhi dan mengantisipasi kemungkinan peluang yang ada, maka ’hukum’ seharusnya mampu memberikan solusi yang sesuai dengan perkembangan dunia bisnis. Dalam kontek ini, kajian hukum yang diperlukan ialah kajian hukum ekonomi dan kajian hukum bisnis yang dipadukan dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, diharapkan hukum ekonomi/hukum bisnis, pada hakikatnya juga selalu dapat dan mampu berkembang sesuai kebutuhan jaman.

PENUTUP

Hukum Ekonomi Syariah sebagai bagian dari syariah atau hukum Islam yang kini berkembang pesat di seluruh dunia dan juga di Indonesia, merupakan penggabungan antara hukum ekonomi konvensional (melalui transformasi proses Islamisasi hukum oleh ahli ekonomi Islam) dan fikih muamalat konvensional yang berakar panjang dalam sejarah dan tradisi Islam. Tidak mengherankan bila Hukum Ekonomi Syariah ini masih merupakan hal baru di negara berpenduduk Muslim, karena minimnya peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan.

Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia pada umumnya baru tersedia dalam bentuk fikih dari para fuqaha atau fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), yang sebagiannya telah menjadi Peraturan Bank Indonesia melalui upaya positivisasi fatwa. Sejak diberlakukannya Undang- Undang No. 3/2006 yang sekarang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 50/2010 tentang Peradilan Agama, telah memberikan kewenangan kepada peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tersebut.

Sumber: Buletin Justitie, Edisi I, Januari – Maret 2015, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

 


Leave a comment

Your email address will not be published.

*