Home » buletin » Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam

Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam

Oleh: Muhammad Yarham

akadnikah

Hukum Islam  sebagai  penjabaran  dan  aplikasi  aktual  syari’ah  haruslah diterjemahkan  dengan  mengikuti  semangat  zaman  dan kemanusiaan sehingga innerdinamic-nya sebagai hukum untuk manusia tidak akan kehilangan  konteksnya.  Di  antara  langkah-langkah  konkrit  yang dapat  dilakukan  adalah  dengan  mengintegrasikan  dengan  disiplin dan  pendekatan  ilmu-ilmu  sosial  dalam  pengkajian  hukum Islam, khususnya  yang  menyangkut  masalah  perkawinan.  Tulisan  ini  akan mengkaji  salah  satu  problem  perkawinan  yaitu kawin  paksa (ijbar) dalam perspektif hukum Islam.

Secara istilah fiqih kawin paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan diantara pasangan untuk menjalankan perkawinan, tentunya ini merupakan gejala sosial dan masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat kita. Kawin paksa ini muncul tentunya banyak motif yang melatar belakanginya, misalnya ada perjanjian diantara orang tua yang sepakat akan menjodohkan anaknya, ada juga karena faktor keluarga, atau bahkan ada karena calon mertua laki-laki kaya.

Kawin Paksa dalam Perspektif Al-Qur’an

Secara umum al-Qur’an tidak menyebutkan secara jelas tentang persoalan kawin paksa (Ijbar), akan tetapi hanya menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang pemecahan masalah (problem solving) dalam keluarga pada masa Nabi sebagai respon yang terjadi pada masa itu. Hal itu sesuai dengan prinsip al-Qur’an, hanya menjelaskan prinsip-prinsip umum. Secara eksplisit al-Qur’an menjelaskan bahwa seorang wali (ayah, kakek, dan seterusnya) tidak boleh memaksa anak perempuannya untuk menikah jika anak tersebut tidak menyetujui atau jika anak perempuan tersebut mau menikah dengan laki-laki pilihannya, sementara seorang wali enggan atau tidak mau menikahkannya. Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 234 menyebutkan:”Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya apalagi telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf”.

 

Kawin Paksa dalam Perspektif Hadis dan Ulama Fiqih

Pada dasarnya banyak hadis yang baik secara langsung maupun tidak langsung membahas tentang hak ijbar dan hak memilih jodoh. Namun penulis hanya akan merujuk beberapa hadis  yang secara khusus dipakai oleh banyak riwayat yang ada hubungannya dengan dua hal tersebut, di antaranya adalah: “Barangsiapa perempuan yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Apabila dia telah melakukan hubungan seksual, maka dia berhak atas mahar mitsil (mas kawin sepadan), karena menganggap halalnya hubungan seks itu. Jika mereka bermusuhan maka sultan (hakim) menjadi wali bagi perempuan yang tidak ada walinya.

Pernyataan  “nikahnya  batal”  dalam hadits  riwayat  Zuhri tersebut ternyata  dibantah  oleh  Hanafi  karena  ketika  Hanafi menanyakan  tentang otentitas hadis tersebut  kepada  Zuhri,  ia  tidak mengetahui dan mengingkarinya, sehingga Hanafi menganggap dalil hadis tersebut  tidak  valid. Begitu  juga hadits:  “Tidaklah  perempuan menikahkan perempuan dan tidak (juga) menikahkan dirinya”, dan hadis: “Janda  lebih  berhak  atas  dirinya  dibanding  walinya,  sedangkan  perawan dimintakan  persetujuan  atas  dirinya.” Menurut Imam Syafi’i,  hadis tersebut  menunjukkan  bahwa  antara  perawan  dan  janda  terdapat perbedaan  dalam  mengungkapkan  kesetujuan/izin.  Izin  seorang perawan  diungkapkan  dengan  sikap  diam  dan  sebaliknya  izin seorang  janda  diungkapkan  dengan  berbicara. Sementara  itu  Ibnu Mundzir mengatakan, bahwa persoalan tentang ungkapan kesetujuan perawan  dengan  bentuk  diamnya  dianjurkan  untuk  dikonfirmasikan kepada  perawan,  bahwa  diamnya  adalah  persetujuannya.  Akan tetapi,  bila  setelah  akad  perempuan  tidak  mengetahui  bahwa diamnya  merupakan  persetujuannya,  maka  menurut  jumhur, akadnya  tidak  batal.  Perbedaan  penafsiran  seperti  itu  dimaksudkan sebagai suatu kejelasan bahwa persetujuan perempuan (dengan diam) itu  mengarah  kepada  kerelaannya, sehingga  bisa  dinikahkan. Tetapi jika  mengarah  kepada  bentuk  penolakan,  maka  tidak  bisa dinikahkan.

Hukum Pernikahan Karena Paksaan Orang Tua

 Perjodohan adalah salah satu cara yang ditempuh masyarakat dalam menikah. Tak ada ketentuan dalam syariat yang mengharuskan atau sebaliknya melarang perjodohan. Islam hanya menekankan bahwa hendaknya seorang Muslim mencari calon istri yang shalihah dan baik agamanya. Begitu pula sebaliknya.

Pernikahan melalui perjodohan ini sudah lama usianya. Di zaman Rasululullah SAW pun pernah terjadi. Aisyah ra yang kala itu masih kanak-kanak dijodohkan dan dinikahkan oleh ayahnya dengan Rasulullah SAW. Setelah baligh, barulah Ummul Mukminin Aisyah tinggal bersama Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadits shahih disebutkan, seorang sahabat meminta kepada Rasulullah SAW agar dinikahkan dengan seorang Muslimah. Akhirnya, ia pun dinikahkan dengan dengan mahar hapalan al-Qur’an. Dalam konteks ini, Rasulullah SAW yang menikahkan pasangan sahabat ini berdasarkan permintaan dari sahabat laki-laki. Meskipun didasarkan pada permintaan, toh perintah pernikahan datang dari orang lain, yaitu Rasulullah SAW. Tentu saja dengan persetujuan dari mempelai perempuan.

Ringkasnya, perjodohan hanyalah salah satu cara untuk menikahkan. Orang tua dapat menjodohkan anaknya. Tapi hendaknya meminta izin dan persetujuan dari anaknya, agar pernikahan yang diselenggarakan, didasarkan pada keridhaan masing-masing pihak, bukan keterpaksaan. Pernikahan yang dibangun di atas dasar keterpaksaan, jika terus berlanjut, akan mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Dalam pernikahan ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Salah satunya adalah kerelaan calon isteri. Wajib bagi wali untuk menanyai terlebih dahulu kepada calon isteri, dan mengetahui kerelaannya sebelum diaqad nikahkan. Perkawinan merupakan pergaulan abadi antara suami isteri. Kelanggengan, keserasian, persahabatan tidaklah akan terwujud apabila kerelaan pihak calon isteri belum diketahui. Islam melarang menikahkan dengan paksa, baik gadis atau janda dengan pria yang tidak disenanginya. Akad nikah tanpa kerelaan wanita tidaklah sah. Ia berhak menuntut dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh walinya dengan paksa tersebut. Perjodohan yang dilakukan orang tua untuk anak, hanyalah salah satu jalan untuk menikahkan anaknya itu dengan seseorang yang dianggap tepat menurut mereka. Padahal tepat menurut orang tua belum tentu tepat menurut sang anak. Orang tua boleh-boleh saja menjodohkan anaknya dengan orang lain, tapi hendaknya tetap meminta izin dan persetujuan dari anaknya, agar pernikahan yang dilaksanakan nantinya berjalan atas keridhoan masing-masing pihak, bukan keterpaksaan. Karena pernikahan yang dibangun di atas dasar keterpaksaan adalah harom hukumnya, dan jika terus berlanjut, hanya akan mengganggu keharmonisan dalam berumah tangga anaknya kelak.

Dan orang tua, hendaknya tidak semena-mena terhadap anak. Jangan karena anaknya enggan menerima tawaran dari orang tua, lalu mengatakan kepada anaknya bahwa dia adalah anak yang durhaka. Tapi hendaknya orang tua harus memahami kondisi psikologis sang anak dan harapan akan jodoh yang diidamkannya. Sebab bila dilihat dari pertimbangan-pertimbangan syar’i, hak-hak anak sangat diperhatikan. Islam datang untuk memfasilitasi antara hak-hak dan kewajiban seorang anak untuk menikah tanpa sama sekali melepaskan peran orang tua di dalamnya.

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?” Beliau menjawab, “Dengan ia diam.” (HR. Al-Bukhari no. 5136 dan Muslim no. 1419)

Diambil dari : Buletin Justitie, Edisi 1, Januari- Maret 2015, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Padangsidimpuan.


Leave a comment

Your email address will not be published.

*