Home » buletin » Membendung Usaha Pembredelan Kewenangan KPK

Membendung Usaha Pembredelan Kewenangan KPK

logo save KPK
Save KPK Save Indonesia

KPK saat ini sedang mengalami usaha Pengkerdilan kewenangan, saya sendiri lebih suka menyebut sebagai Pembredelan kewenangan. Sejauh ini, KPK adalah salah satu lembaga penegak Hukum yang paling ditakuti oleh pejabat manapun. Dari Para menteri Aktif, Mantan Pejabat, Anggota Dewan, Gubernur, Bupati sampai para Jenderal Polisipun pernah diseret KPK ke meja Hijau dan di jebloskan ke Penjara. Penuntutan KPK pun sukses 100% setiap kali di ajukan ke pengeadilan.

Jika kita analisa, Serangan KPK memang di lancarkan oleh para Koruptor atau pejabat yang korup untuk memberangus KPK, ibaratnya Film Starwar, mungkin saat ini lebih tepat disebut episode :”Empire Strike Back”. Tentunya Empire ini bisa ditafsirkan siapapun, entah legislatif, Yudikatif ataupun Partai atau oknum partai yang ketakutan dengan KPK. Mengapa saya tidak menyebut langsung siapa orangnya? Karena setiap pihak membantah bahwa merekalah inisiator Revisi UU No 30 Tahun 2002  tentang Kewenangan KPK.

Sebelum Lebih jauh membahas usaha pembredelan, ada baiknya kita harus tahu apa sih wewenang KPK sampai para pejabat korup ketakutan. Berikut ini adalah kewenagan KPK yang diatur dalam UU No 30 Tahun 2002 BAB II Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab. Anda bisa mendownload dan membaca UU nya di link Download.

Wewenang KPK

Ringkasnya berikut ini adalah kewenangan KPK

  1. Berwenang mengurusi kasus korupsi dengan nilai 1 Milyar keatas.
  2. Mengambil Alih kasus Korupsi dari kejaksaan atau Kepolisian jika prosesnya berlarut larut atau ada konflik kepentingan (misal yang kaorupsi adalah pejabat polisi).
  3. Melakukan penyadapatan dan Merekam pembicaraan
  4. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang  seseorang bepergian ke luar negeri;
  5. memerintahkan kepada bankatau lembaga keuangan  lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari  korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang  terkait;
  6. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka  untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
  7. Kewenangan untuk merekrut pegawainya sendiri, terutama Penyidik
  8. Kewenangan Penuntukan kepengadilan

Ada beberapa kewenangan lain dalam UU tersebut, namun point point diatas itulah yang akan di “Bredel” olah pihak pihak yang mengatasnamakan rakyat dan mengatasnamakan ” Demi Perbaikan dan Penguatan KPK”.

Wewenang yang akan dibredel /diamputasi

KPK sendiri sudah membuat press release atas ketidaksetujuan tersebut beserta alasannya. Anda bisa membacanya disini. Bagi yang malas membaca, berikut ini adalah point penting yang akan dibredel oleh Oknum oknum hantu.

  1. Umur KPK dibatasi maksimal 12 tahun
  2. Akan dihapuskannya wewenang penuntutan
  3. Hanya boleh menangani perkara diatas 50 Milyar
  4. Untuk penyadapan harus ijin pengadilan /Hakim
  5. Menghilangkan proses rekrutmen mandiri. Rekrutmen diambil dari Kejaksaan dan kepolisian.
  6. Diperbolehkan melakukan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan).

Dari semua kewenangan diatas, ada salah satu hal yang paling “Mengerikan” dari usaha pembredelan KPK, dalam Revisi UU tersebut disebutkan bahwa Umur KPK hanya 12 tahun sejak di undangkan dan setelah itu penyidikan dan penuntutan di serahkan kepihak kejaksaan.

Permasalahannya, Adanya KPK itu karena pihak Kepolisiandan Kejaksaan tidak mampu mengatasi permasalahan korupsi terutama ketika berhadapan dengan kekuasaan, atasan atau adanya konflik internal di lembaga tersebut. Dari semua pihak yang menolak di salahkan atas usul revisi ini adalah Presiden dan DPR. Namun F-PDIP lah yang paling genjar menyerang bahwa itu sudah keputusan partai dan meminta dengan NGOTOTnya revisi harus berjalan. Ada apa ini?

Banyak yang menduga ini demi menyelamatkan Pucuk Pimpinan PDIP (anda tahu siapa orangnya) yang terlibat kasus BLBI bernilai triliuanan saat menjabatnya dulu. Apalagi abraham samad pernah menyatakan punya bukti bukti awal dan akan melakukan pemanggilan ke Megawati  dan akan mengusutnya sebelum Abraham samad di “kriminalisasi” oleh Pihak kepolisian.

Apa yang bisa kita lakukan?

Jika anda peduli dengan penegakan hukum terutama masalah korupsi di negeri ini. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan diantaranya

  1. Melakukan Orasi, diskusi dan mendidik masyarakat pentingnya KPK.
  2. Menulis Artikel di Media (Koran/Blog) untuk mendukung KPK.
  3. Meminta Tokoh tokoh nasional dan tokoh masyarakat Menolak Pembredelan KPK.
  4. Mengirim Tweet ke Presiden Jokowi atau Pemimpin DPR untuk menghentikan Revisi UU KPK.
  5. Ikut mengisi Petisi Online di change.org untuk menyelamatkan KPK.

Apapun kontribusi anda,  sedikit banyak akan berpengaruh terhadap KPK saat ini dan kedepannya. Semoga tulisan ini bisa membuka mata kita bahwa KPK sedang dalam bahaya dan perlu adanya dukungan dari kita semua!

UU No 30 Tahun 2002
UU No 30 Tahun 2002
UU-No-30-Tahun-2002.pdf
153.8 KiB
238 Downloads
Details

Leave a comment

Your email address will not be published.

*