Home » buletin » Mengenal hukum Tata Negara di Indonesia

Mengenal hukum Tata Negara di Indonesia

Ditulis oleh : Mardona Siregar,SH,MH.

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.

Hukum tata negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Menurut Van Vollenhoven hukum tata negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan rakyatnya dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsi masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan susunan dan wewenang badan-badan tersebut.

Dan menurut pakar hukum tata negata indonesia Kusumadi Pudjosewojo hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukkan masyarakat hukum yang batasan maupun bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya (hierarchie), yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa) dari masyarakat hukum itu, beserta susunan (terdiri dari seorang atau sejumlah orang), wewenang, tingkatan imbang dari dan antara alat perlengkapan itu.

Subjek hukum tata negara adalah negara, dimana negara merupakan subjek hukum utama yamg mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang diatur berdasarkan hukum tata negara, sebagai mana subjek hukum seperti orang dan badan hukum yang diartikan sebagai manusia. Sementara ruang lingkup hukum tata negara adalah sturuktur umum dari negara sebagai organisasi seperti: bentuk negara (kesatuan atau federasi), bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), sistem pemerintahan (presidentil, prlementer, monarki absolute), corak pemerintah (diktator praktis, nasionalis, liberal, demokrasi), dan sistem pendelegasian kekuasaan negara (desentralisasi, meliput jumlah,dasar, cara dan hubungan antara pusat dan daerah).

Sementara yang menjadi sumber hukum tata negara Indonesia pertama adalah sumber hukum materil, yaitu pacasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan falsafah negara dan yang kedua adalah sumber hukum formil, yaitu undang-undang dasar 1945 yang kemudian diikuti peraturan lain seperti ketetapan MPR, undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksana lainnya.

Ketidakpastian politik serta panasnya suhu politik di Indonesia pada era reformasi tahun 1998 telah menimbulkan perubahan besar terhadap sistem dan praktek ketatanegaraan Indonesia. Yang menjadi titik balik dari berkembangnya hukum tata negara di indonesia adalah reformasi konstitusi yang memungkinkan perubahan atau amandemen undang-undang dasar 1945. Setelah diamandemen, pada tahun 2003 lahirlah lembaga konstitusi di indonesia yang disebut dengan Mahkamah Konstitusi (MK).

Terbentuknya Mahkamah Konstitusi indonesia memberikan pengaruh yang sangat cukup besar terhadap perkembangan ketatanegaraan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi republik Indonersia (MKRI) yang berfungsi sebagai peradilan tata negara telah memberikan andil yang cukup besar terhadap lapangan empirik bagi praktek yudisial di bidang hukum tata negara. Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) hukum tata negara tidak mempunyai lahan praktik kecuali praktik nonyudisial di lembaga politik.

Pembentukan MK merupakan penegasan prinsip negara hukum dan jaminan terhadap hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Pembentukan MK juga merupakan perwujudan dari konsep checks and balances dalam sistem ketatanegaraan . selain itu pembentukan MK dimaksudkan sebagai sarana penyelesaian beberapa masalah ketatanegaraan yang sebelumnya tidak diatur sehingga menimbulkan ketidakpastian.

Atas dasar inilah hukum tata negara di Indonesia berkembangan dari dulu sampai sekarang. Tingginya kesadaran konstitusi masyarakat pada masa sekarang telihat dari banyaknya permohonan perkara di Mahkamah Kontitusi baik itu dari kalangan praktisi, calon kepala daerah maupun dari masyarakat biasa. Kini hukum tata negara mulai populer di kalangan mahasiswa hukum maupun mahasiswa umum serta masyarakat luas. Semua aturan hukum secara keseluruhan merupakan tata hukum. Salah satu dari tata hukum tersebut adalah ketatanegaraan. Salah satu hukum yang berlaku dalam satu negara mempunyai keterkaitan atau hubungan, sehingga tercipta sistem secara nasional yang kemudian membentuk sistem nasional.

Hukum tata negara merupakan bagian dari hukum publik. Dari bagian hukum publik tersebut, hukum tata negara termasuk hukum yanmg mengatur kepentingan publik, mengatur hubungan negara dengan alat perlengkapannya, serta antara negara dengan perseorangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negaranya. Oleh sebab itu dalam sistem hukum nasional berlaku, hukum tata negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh aturan hukum yang ada. Jadi, dapat dikatakan hukum tata negaralah yang menentukan arah perjalanan kehidupan bangsa, atau hukum yang mengatur negara.

Itulah sekilas tentang hukum tata negara indonesia, dimana kedudukan hukum tata negara dalam sistem hukum nasional kita sangat berkaitan erat dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah membaca tulisan diatas diharapkan pembaca akan lebih mengenal hukum tata negara, namun penulis menyadari tulisan ini tidak lah dapat dijadikan sebagai pengantar hukum tata negara mengingat tulisan ini sangatlah singkat dan masih sangat banyak kekurangan. Tulisan ini hanya sekedar untuk mengetahui atau mengenal hukum tata negara.

Kebenaran yang mutlak hanyalah milik Yang Maha Kuasa, salah khillaf adalah semata-mata kekeliruan dari kami, Wallahu A’alam.

Artikel ini di diterbitkan di Buletin Madani Edisi 1,  Januari – Maret 2015 , Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Padangsidimpuan


Leave a comment

Your email address will not be published.

*