Home » buletin » Pertanggungjawaban Pengangkutan Terhadap Barang Penumpang

Pertanggungjawaban Pengangkutan Terhadap Barang Penumpang

Oleh Putra Halomoan Hasibuan,SH.,MH

Lalu lintas merupakan sarana yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebab dengan lalu lintas yang baik akan mempermudah terhubungnya satu daerah ke daerah lain. Arti penting perhubungan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan suatu negara termasuk Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang yang sedang giat-giatnya membangun disegala bidang termasuk sektor perhubungan.

Fungsi lain dari lalu lintas terlihat dalam kepentingan perekonomian suatu negara terutama dalam rangka pendistribusian kekayaan alam yang merata antara suatu tempat dengan tempat lain. Sebab dengan lalu lintas yang baik akan memperlancar terlaksananya pengangkutan penumpang dan barang secara timbal balik antar daerah, sesuai kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Nilai dan guna suatu barang tidak hanya bergantung dari barang itu sendiri, tetapi juga bergantung pada tempat dimana barang itu berada. Peranan pengangkutan dalam dunia perdagangan bersifat mutlak. Sebab tanpa pengangkutan perusahaan tidak mungkin dapat berjalan. Barang-barang yang dihasilkan produsen dapat sampai di tangan konsumen hanya dengan cara pengangkutan. Ditinjau dari kebutuhan manusia, maka sarana pengangkutan sangatlah penting peranannya, hal ini mengingat sifat dan kebutuhan manusia yang selalu berhubungan satu sama lainnya.

Jasa pengangkutan darat pada umumnya merupakan sarana yang paling dipilih oleh  masyarakat, terkhusus masyarakat golongan menengah ke bawah, Dalam pelaksanaan jasa pengangkutan ini diperlukan suatu perlindungan bagi para penumpang dan barang yang hendak dikirim oleh pengirim barang agar para penumpang dan pengirim barang dapat merasakan bahwa dalam penggunaan jasa pengangkutan darat, mereka benar-benar telah terlindungi bahwa para penumpang dan barang yang dikirim sampai ke tujuan dengan selamat dan akan memperoleh ganti kerugian yang sesuai apabila terjadi kecelakaan dalam penyelenggaraan pengangkutan yang menimbulkan cedera maupun hilangnya jiwa penumpang serta adanya kerusakan atau hilangnya barang kiriman yang disebabkan oleh kesalahan pihak penyelenggara jasa pengangkutan maupun oleh pemerintah.

Sebelum terselenggaranya pengangkutan, terlebih dahulu antara penumpang serta pengirim barang mengadakan perjanjian pengangkutan dengan perusahaan penyedia jasa pengangkutan. Pada umumnya perjanjian tersebut dibuat secara tidak tertulis (lisan), dan perjanjiannya itu pada umumnya juga tidak dibuat secara terperinci. Tidak dibuatnya rincian tersebut karena asas perjanjian pengangkutan yang tidak mengharuskan dibuat dalam bentuk tertulis. Apabila dalam perjanjian tidak ditentukan kewajiban dan hak secara lengkap, maka ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban dan hak dalam undang-undang yang mengatur pengangkutan daratlah yang berlaku (lex spesialis).

Perjanjian pengangkutan darat ini selalu didukung oleh dokumen pengangkutan seperti tiket dan surat muatan. Dokumen-dokumen tersebut bukanlah merupakan unsur dari perjanjian pengangkutan, tetapi hanya merupakan tanda bukti tentang adanya suatu perjanjian pengangkutan. Dengan diterimanya tiket atau surat muatan oleh penumpang dan pengirim barang maka ini merupakan bukti telah terjadi suatu kesepakatan antara pihak perusahaan (pengangkut) dengan penumpang ataupun pengirim barang. Isi dari ketentuan yang tertera pada tiket atau surat muatan itu, dalam prakteknya dibuat oleh pihak pengangkut, sementara pihak penumpang maupun pengirim barang hanya menyetujuinya saja, namun ketentuan-ketentuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan pemndang-undangan yang berlaku.

Pengangkutan bermakna meringanan beben seseorang dalam melakukan pekerjaannya dan mengurangi daya nergi dalam memindahkan barang ketempat tujuan yang dituju, dalam pengertian lain pengangkutan merupakan cara untuk melakukan dan menaikkan nilai dan guna yang dilakukan dalam penjualan dan perpindahan barang tersebut. Namun dalam melakukannya tidak terlepas dari masalah dan resiko. Maka ketika terjadi  resiko dalam pelaksanaannya, pihak mana yang bertanggung jawab.

Pada dasarnya pengangkutan ini adalah sebuah perjanjian yang selanjutnya dinamakan dengan perjanjian pengangkutan. Definisi dari perjanjian pengangkutan sendiri diberikan makna oleh pakar hukum perdata yakni sebagai suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat kelain tempat, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya.

Setiap hal yang dilakukan oleh pengangkut selalu berpotensi terjadinya kesalahan pelaksanaan pengangkutan sehingga menyebabkan kerugian bagi pengirim ataupun penerima. Maka dari itu untuk memberikan solusi dari kerugian yang terjadi, ada beberapa prinsip tanggung jawab dalam pengangkutan.

  1. Prinsip Tanggung Jawab berdasarkan unsur kesalahan (Fault Liability/ Liability Based On fault). Prinsip ini memiliki pengertian bahwa seorang baru dimintakan pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan.
  2. Prinsip Praduga untuk selalu bertanggung jawab (Presumption of Liability Prinsiple). Definisi dari prinsip ini adalah tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai dia dapat membuktikan dia tidak bersalah. Empat variasi doktrin ini adalah :
    1. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau dia dapat membuktikan bahwa kerugian di timbulkan oleh hal-hal diluar kekuasaan.
    2. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika dia dapat membuktikan, dia mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.
    3. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika dia dapat membuktikan kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya.
    4. Pengangkut tidak bertanggung jawab jika kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan atau kelalaian penumpang atau karena kualitas atau mutu barang yang di angkut tidak baik.
  1. Prinsip Praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (Presumption Of  Non Liability Principle). Makna dari prinsip ini adalah Tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai dia benar-benar bersalah dibawah putusan pengadilan. Misalnya kehilangan atau kerusakan barang di bagasi diatas kursi penumpang yang dibawa oleh penumpang adalah tanggung jawab penumpang bukan pengangkut.
  2. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability). Secara absolut dari prinsip ini memiliki arti bahwa Pelaku usaha harus bertanggung jawab secara langsung tanpa mensyaratkan unsur kesalahan tetapi pada kerugian yang ditimbulkan  (liability based on risk). Jadi harus ada unsur kesalahan, tetapi karena untuk membuktikan terlalu sulit maka pelaku usaha langsung mengganti kerugian (strict liability pada civil law system).
  3. Prinsip dengan Pembatasan (Limitation of Liability Principle). Adanya klausula eksonerasi (perjanjian baku) dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

Bentuk dan tanggung jawab yang diberikan oleh pengangkut atas kerusakan atau musnahnya barang-barang yang diangkutnya yaitu berupa ganti kerugian, dan ganti rugi yang diberikan adalah berupa uang, dan diberikan sebatas prosedur yang berlaku.

Tanggung jawab pengusaha angkutan terhadap barang yang diangkutnya mulai sejak diterimanya barang oleh pengangkut sampai barang diterima oleh pemilik ditempat tujuan, sama halnya dengan penumpang pihak pengangkut mengantarnya sampai ketempat yang dituju oleh penumpang tersebut.

Biodata Penulis

Penulis dilahirkan di Sibuhuan, tepatnya tanggal 23 bulan Desember 1986, anak dari pasangan, Himpun Hasibuan, SP. dengan Sahrina Siregar. Beliau dalam kesehariannya bersama dengan delapan saudaranya. Beliau ini menammatkan sekolah dasar di SD Negeri 142930 Sibuhuan, dan melanjutkan ke Sekolah Menegah Pertama di Sibuhuan, setelah tamat lanjut ke SMA Negeri I Barumun yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Setelah tamat SMA pada tahun 2005, beliau langsung melanjutkan studinya ke Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, jurusan Hukum Perdata dan tamat di tahun 2009, beliau tidak berhenti studi di Strata satu saja, beliau melanjutkan Strata dua di fakultas dan universitas yang sama dan mengambil jurusan Magister Hukum Ekonomi dan diselesaikan tahun 2012.

Setelah mendapatkan gelar Magister, untuk menyempurnakan ibadahnya, beliau melangsungkan pernikahannya dengan seorang tenaga pendidik di SD Pudun Jae yang bernama Robia Hasna Ritonga, S.Pd.I. pada tahun 2013. Mereka tinggal di kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan.

Saat Ini Penulis adalah Dosen Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN padangsidimuan.


Leave a comment

Your email address will not be published.

*