Home » buletin » Pro-Kontra Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba

Pro-Kontra Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba

Oleh: Dermina Dalimunthe, SH., MH

ilustrasihukumanmati

Akhir – akhir ini muncul polemik tentang hukuman mati. Penolakan pemberian grasi oleh Presiden Jokowi kepada 64 terpidana mati (kasus narkoba) memunculkan pro dan kontra. Banyak pihak yang mendukung keputusan tersebut, namun tidak sedikit pula yang mengecam langkah Presiden Jokowi.

Keputusan Presiden Jokowi menolak permohonan pengampunan (grasi) bagi terpidana yang divonis hukuman mati, mendapat banyak dukungan dan simpati dari berbagai lapisan masyarakat di tanah air. Perdebatan mengenai hukuman mati terhadap pengedar narkoba menjadi fenomena. Pendukung hukuman mati berpendapat jika pengedar narkoba telah merusak kehidupan generasi bangsa dan merusak kehidupan banyak orang, maka sudah selayaknya jika pengedar narkoba dihukum mati. Namun beberapa pihak yang menentang, berpendapat jika hukuman mati terhadap pengedar narkoba bukanlah sebuah cara yang tepat untuk memberantas peredaran narkoba, hukuman mati juga dinilai beberapa kalangan, sama seperti mencabut hak asasi manusia yang fundamental.

Menyikapi akan dieksekusinya terpida mati dalam tindak pidana narkoba yang antara lain, berasal dari Australia dan Brasil telah memunculkan berbagai polemik. Hal ini tidak terlepas dari peran negara yang bersangkutan untuk melindungi warga negaranya yang berhadapan dengan sistem hukum Indonesia. Efek dari akan dilaksanakan hukuman mati tersebut, dimulai dari mengungkit kembali bantuan Australia untuk Aceh saat tsunami 2004 serta pelecehan yang dilakukan Brasil terhadap Duta Besar Indonesia di Brasil. Tindakan ini tentu merusak berbagai sendi hubungan beberapa negara pada tataran hukum internasional.

Hubungan memanas ini dipicu oleh hubungan diplomasi negara-negara yang tidak setuju dengan penerapan hukumam mati di Indonesia, selalu disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan kedaulatan negara Indonesia. Misalnya, Australia telah berulang kali mengangkangi sistem hukum yang berlaku di wilayah Indonesia, di sisi lain  semestinya penundaan pelaksanaan hukuman mati tersebut tidaklah perlu diperpanjang dan berbaik hati dengan Australia, karena jika kita melihat selama ini hubungan dengan Australia tidaklah selalu menguntungkan Indonesia. Ini dapat dilihat dari tindakan  terlalu mencampuri urusan dalam negeri Indonesia, seperti soal Timor Timur dan pemberian visa warga Papua tanpa persetujuan Indonesia, serta penyadapan yang dilakukan kepada mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta pejabat tinggi lainnya di Indonesia.

Tentu ini tidak dapat dibiarkan karena ini berkaitan dengan harkat dan martabat bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh sebab itu Presiden melalui Jaksa Agung sebagai eksekutor memberi perintah untuk segera dilaksanakan hukuman mati tersebut. Jika tidak, konflik ini akan berkepanjangan dan tentu akan membawa dampak wibawa hukum Indonesia lemah di mata dunia.

Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah sesuai dengan harapan masyarakat kita, mari kita ulas sedikit pengaturan pidana mati di Indonesia, apakah legal seorang terpidana narkoba dijatuhi hukumanmati dalam sistem hukum pidana Indonesia?, pidana mati yang diberlakukan di Indonesia merupakan hukum positif yang legal dan secara jelas diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal hukuman mati untuk tindak pidana narkoba sebenarnya sudah pernah dimintakan pengujian secara materil terhadap UUD 1945 melalui Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor Perkara: 2-3/PUU-V/2007 tentang eksistensi dan kelayakan untuk diterapkan di Indonesia. Sebagian besar Majelis Hakim Konstitusi menjelaskan bahwa penerapan hukuman mati masih layak dan tepat untuk diterapkan di Indonesia, mengingat kejahatan narkoba saat ini sudah pada tahap sangat mengkhawatirkan (darurat narkoba).

Terlepas dari perdebatan tentang hukuman mati yang masih terus berlangsung, saya pikir vonis hukuman mati terhadap pengedar narkoba sangat tepat dan akan membantu mengurangi peredaran narkoba di negeri ini. Masih banyak aspek yang harus dikaji ulang oleh pemerintah, karena pengedar bukanlah aktor utama, dalam hal ini masih ada bandar besar di belakangnya ditambah lagi longgarnya pengawasan bea dan cukai di negara ini. Jadi pekerjaan rumah pemerintah adalah menghukum mati pengedar narkoba dan memburu bandar besarnya juga memperketat pengawasan bea cukai yang menjadi jalan masuk peredaran narkoba di negeri ini.

Dari apek kemanusiaan, mengorbankan 64 orang pengedar narkoba akan lebih baik dari pada mengorbankan ribuan generasi muda bangsa ini, hal ini juga didukung oleh adanya dalil agama yang membenarkan hukuman mati bagi kejahatan-kejahatan yang telah diatur secara rinci.  Pengedar narkoba dihukum mati saja, hukuman mati bagi pengedar narkoba tidak melanggar hak asasi manusia, karena merupakan kejahatan luar biasa,yang dapat membahayakan dan melemahkan stabilitas bangsa Indonesia. Kini saatnya Presiden RI untuk bertindak tegas menyikapi dinamika yang cenderung melecehkan wibawa hukum Indonesia.

Kepastian hukum menjadi sangat urgen, dalam arti, hukum harus konsisten dengan konstitusi yang berlaku dan tuntutan masyarakat. Diharapkan perdebatan ini akan berakhir pada suatu rumusan hukum yang sesuai dengan konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depan. Indonesia tidak boleh ragu ataupun takut terhadap intervensi asing berkaitan dengan hukuman mati yang akan dijatuhkan. Penjatuhan hukuman tersebut bukan hanya penegakan hukum semata melainkan pertaruhan kredibilitas sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Biarlah hukuman mati yang menurut mereka (negara asing) melanggar HAM, peradaban sebuah perjalanan bangsa dan manusia. Bukankah negara berdaulat harus mampu menunjukkan rasa hormat terhadap sistem hukum negara lain yang menjadi mitra dalam pergaulan internasional.

Pelaksanaan hukuman mati dijadwalkan hari Rabu tanggal 29 April 2015 penasehat hukum masing-masing terpidana mati kasus narkoba telah menerima notifikasi yaitu surat resmi pemberitahuan pelaksanaan eksekusi mati. Pro dan dan kontra hukuman mati jadi hangat lagi dibicarakan terutama aktifis – aktifis HAM dengan gencar menyuarakan bahwa hukuman mati bertentangan dengan hak azasi manusia. Di pihak lain pro hukuman mati menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan HAM karena kejahatan narkoba ini masuk kategori kejahatan yang luar biasa, posisinya setara dengan kejahatan teroris, dan genosida.

 Eksekusi mati pada pelaku kejahatan narkoba di Indonesia merupakan bentuk nyata kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini sesuai dengan kepastian dan keadilan hukum yang dicita – citakan oleh rakyat bahwa hukum Indonesia mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Secara psikologis akan membawa dampak positif pada perkembangan hukum di Indonesia dan sekaligus memberi efek jera pada pelaku tindak pidana narkoba.

Artikel ini diambil dari Buletin Madani Edisi 1, Januari – Maret 2015, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Padangsidimpuan


Leave a comment

Your email address will not be published.

*