Home » buletin » Tolikara Membara

Tolikara Membara

Oleh: Musa Aripin, MSI

kerusuhan Tolikara

Berada di ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut, kabupaten Tolikara hampir terisolasi dari dunia luar. Akses menuju kabupaten ini amat terbatas, perjalan darat, yang sebagian besar rusak, dari kabupaten Wamena, ditempuh dalam waktu 4-5 jam, cara termudah ke pegunungan ini  menggunakan pesawat terbang.

Sebuah Insiden berdarah pecah di Kabupaten yang cukup terpencil  ini, Jumat dua pekan lalu. Kerusuhan terjadi ketika ratusan peserta seminar dan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) internasional yang diselenggarakan Gereja Injili di Indonesia (GIDI) mencoba membubarkan sejumlah warga yang sedang melaksanakan salat Idul Fitri di lapangan Komando Rayon Militer Tolikara.

Insiden Tolikara ini menewaskan satu orang dan melukai sebelas lainnya. Kepolisian Daerah Papua mencatat, kerusuhan tersebut menyebabkan 58 kios terbakar, melalap masjid Baitul Muttaqin, 24 bangunan rusak, dan 16 bangunan lainnya dijarah. Di sisi lain akibat huru-hara tersebut, kementrian sosial mencatat 153 jiwa dari 38 keluarga menjadi korban.

Insiden kekerasan di Tolikara berpotensi menjadi persoalan yang kompleks bagi bangsa yang memiliki ragam budaya dan agama. Pemerintah berjanji akan mengambil tindakan apapun untuk menjaga ketentraman hidup berbangsa dan bernegara di seluruh pelosok tanah air.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin menengarai adanya pihak ketiga yang ingin bermain dalam kerusuhan di Tolikara, Papua. Menurut Din, benih radikalisme dan ekstremisme sebenarnya ada di semua suku dan agama. Hanya saja, yang membuatnya benar-benar- muncul adalah adanya provokator “Saya tak punya data di tangan. Tapi berdasarkan penerawangan, saya pribadi menduga ada pihak ketiga yang bermain,” kata Din saat menghadiri acara halal bihalal di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu, 26 Juli 2015.
Para provokator, menurut Din, tak mau umat Indonesia berdamai. Din mengatakan semua pihak menyesalkan insiden yang terjadi di Tolikara. Dialog dengan berbagai pihak masih terus dilakukan, termasuk bagaimana agar kejadian serupa tak terulang kembali.

Tim pencari fakta Komite Umat (KOMAT) untuk Tolikara, melakukan investigasi di tolikara untuk menggali fakta-fakta yang ada di lapangan. Dari beberapa informasi yang sebelumnya didapat dari tim pencari fakta ini, Bachtiar (ketua KOMAT) membenarkan adanya indikasi skenario yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari untuk penyerangan terhadap umat Islam di Tolikara Papua ini. Pihaknya, kata Bachtiar, juga dapat memastikan bahwa surat imbauan untuk melarang agama lain untuk beribadah benar berasal dari pendeta dari Gereja Injili di Indonesia (GIdI). Tidak hanya larangan terhadap peribadatan umat Islam, tetapi juga terhadap agama lain termasuk pada umat Kristen di luar aliran atau paham Injili atau evangelism. “Ternyata GIdI ini benar melarang, jangankan Islam, Kristen aja kalau tidak sesuai mereka larang,” ujar Bachtiar.

Komat untuk Tolikara mengeluarkan pernyataan sikapnya terkait penyerangan umat Islam di Tolikara, Papua. Pernyataan sikap Komat yang terdiri dari tujuh poin itu dibacakan langsung oleh Ketua Komat Bachtiar Nasir, Kamis (23/7).Poin pertama ialah menolak pihak-pihak yang menghambat masuknya bantuan dari lembaga-lembaga kemanusian resmi. Kedua, meminta semua ormas dan elemen masyarakat menyalurkan bantuannya secara terkoordinasi. Ketiga, mendorong pihak keamanan memberikan jaminan keamanan dan ketenangan bagi masyarakat muslim di Tolikara, pasca insiden penyerangan.Keempat, Komat mendesak adanya langkah hukum yang tegas, adil dan transparan terhadap aktor intelektual. Kelima masalah Tolikora adalah masalah dalam negeri. Semua pihak mewaspadai kepentingan asing atau pihak lain yang tidak bertanggung hawab terhadap kedaulatan NKRI. TNI dan Polri juga harus menindak keterlibatan pihak asing.

Yang tak boleh luput dari investigasi adalah sinyalemen bahwa insiden Tolikara dipicu surat edaran GIDI Tolikara. Edaran itu melarang umat Islam melakukan peribadatan di lapangan terbuka dan menggunakan pengeras suara serta berisi perintah agar ibadah cukup dilakukan di  musalla atau ruangan tertutup.

Larangan itu bertepatan dengan seminar dan Kebaktian Kebangkitan Rohani  Ijili Pemuda bertaraf Internasional. seminar ini mengundang 2.500 peserta termasuk dari Belanda, Amerika Serikat, Papua Nugini, Palau (kepalauan di Samudra Pasifik), dan Israel. Surat edaran itu juga muslimat menggunakan jilbab. Alasan pelarangan tersebut karena disinyalir dapat mengganggu seminar dan kebaktian yang digelar tidak jauh dari lapangan pelaksanaan shalat Ied.

Masyarakat di Kabupaten Tolikara juga mengaku jika tidak mengikuti aturan GIDI, mereka akan diusir. Salah satunya, jika tidak mengecat Kios rumahnya dengan cat berwarna bendera Istrael. Kalau tidak mau,masyarakat pendatang akan disuruh pulang dan terusir.

Larangan beribadah apapun alasannya jelas tidak bisa dibiarkan. Pasal 29 undang-undang dasar 1945 jelas menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan ini bersifat mutlak dan tidak boleh dilarang sedikitpun.

Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menilai kasus penyerangan dan pembakaran masjid di Tolikara, Papua tidak berkaitan dengan agama. Dewan Pakar KAHMI, Anton Tabah mengatakan, terdapat aspek yang lebih fundamental terkait kasus Tolikara.
“Bukan konflik agama,” katanya dalam sebuah Diskusi Publik. Menurut Anton, masyarakat harus memandang konflik ini dengan perspektif yang lebih luas. “Kasus Tolikara adalah wujud pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Ini pelanggaran berat,” ujar dia. Melaksanakan ibadah adalah sebuah HAM yang dilindungi Undang-undang (UU). Ia mengatakan, setiap masyarakat yang mengganggu jalannya sebuah ibadah adalah masyarakat yang telah melanggar HAM.

Peneliti Terorisme Indonesia Crime Analyst Forum (ICAF) Mustofa B. Nahrawardaya meminta organisasi Gereja Injili di Indonesia (GIDI) untuk segera dibekukan. Hal tersebut ia utarakan terkait insiden di Kabupaten Tolikara yang berujung juga adanya pembakaran kios yang merambat ke masjid di dekatnya.

Pada akhirnya, tokoh agama Islam di Kabupaten Tolikara Ustaz Ali Muchtar sepakat agar penyelesaian masalah di Tolikara diselesaikan secara adat. “Kami mewakili umat Muslim dan selaku tokoh agama Islam yang ada di Tolikara menyampaikan bahwa insiden yang terjadi di Tolikara diselesaikan secara damai dan kami setuju bahwa insiden tersebut bukan masalah SARA atau agama,” ujarnya di Kantor Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua di Jayapura, Rabu (29/7).

Diambil dari Buletin Madina, Edisi 1, Januari – Maret 2015, Fakultas Syariah dan ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.


Leave a comment

Your email address will not be published.

*