Home » buletin » Usia Pernikahan Menurut Hukum Positif

Usia Pernikahan Menurut Hukum Positif

Oleh : Arbanur Rasyid, MA

akadnikah

Sebelum lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI ini, peraturan tentang batas usia menikah tidak dinyatakan secara tegas dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Ketentuan yang dipakai dalam menghadapi suatu perkawinan dalam masyarakat adalah sebagaimana tertera dalam kitab-kitab fikih dan pendapat ulama sebagaimana dinyatakan di atas.

Dalam teori pemikiran hukum Islam bahwa produk pemikiran fikih atau yang biasa disebut sebagai produk ijtihad, memiliki status fatwa yang keberadaannya tidaklah mengikat dan memaksa semua orang. Ia bisa mengikat dan memaksa jika telah menjadi pendapat yang disepakati oleh semua mujtahid yang dalam istilah ushul fiqh disebut ijma’ atau setidaknya tidak diketahui ulama’ yang berpendapat lain. Jika masih ada pendapat mujtahid lain yang berbeda, maka berarti masih terbuka peluang untuk memilih. Ini berbeda dengan ketika pendapat para ahli hukum tersebut telah menjadi undang-undang atau qanun, atau jika produk hukum terebut diputuskan dalam pengadilan (qadla’).

Masalah penentuan umur minimal untuk menikah dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI bersifat ijtihadiyyah, yakni sebagai suatu usaha yang sungguh melakukan pembaharuan terhadap pemikiran fikih yang berkembang sebelumnya. Sebagaimana dikatakan, bahwa rendahnya usia pernikahan –misalanya 15 tahun untuk pria dan 9 tahun untuk perempuan- ternyata lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yakni terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga. Banyaknya kasus perceraian dan pertengkaran dalam rumah tangga ditengggarai juga kaibat kurangnya persipan secara usia (fisik) calon mempelai.

Dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

  1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enambelas) tahun”.

Sedangkan dalam KHI pada Bab Rukun dan Syarat Perkawinan bagian Kedua tentang Calon Mempelai pasal 15 dinyatakan:

  1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dn calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
  2. Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapati ijin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Jadi dengan kalimat lain, bahwa dengan adanya ketentuan pasal dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 15 KHI yang memberikan batasan minimal dari mempelai untuk menikah yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, penulis melihat bahwa pembatasan pada umur tersebut baru terpenuhi kesiapan fisik dimana dalam ilmu psikologi pada umur tersebut memang secara biologis organ-organ reproduksi memang sudah siap untuk melakukan reproduksi. Jadi menurut ketentuan dalam UU perkawinan tersebut, adanya batasan minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan ini adalah untuk menjaga kesehatan suami, istri, dan keturunan.

Dalam ketentuan pembatasan usia menikah ini perlu diketahui, bahwa dalam UU Perkawinan maupun Kompilasi memang bersifat ijtihadiyah, yakni sebagai usaha pembaharuan pemikiran fikih yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syari’ah-nya, yakni sebagaimana dinyatakan dalam surat an-Nisa: 9 di atas. Hal ini karena, rendahnya usia nikah lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan tersebut, yakni terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang.

Perlu diperhatikan juga, bahwa ketentuan tentang usia menikah ini dalam UU Perkawinan terlihat tidak konsisten. Di satu sisi, pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melansungkan perkawinan seseorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua, di sisi lain, pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria suha mencapai umur 19 tahun dan perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Bedanya, jika kurang dari 21 tahun maka diperlukan ijin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun, maka memerlukan ijin pengadilan. Hal ini dikuatkan dalam pasal 15 ayat (2) KHI.

Menurut aturan penjelasan pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 bahwasannya tujuan dari adanya ketentuan batas minimal umur untuk menikah bagi laki-laki dan wanita adalah untuk menjaga kesehatan suami, istri dan keturunan. Berdasarkan pada bunyi penjelasan ini maka penulis melihat bahwa ketentuan dalam pasal tersebut hanya melihat dari segi kesiapan fisik atau biologis semata belum sampai melihat perlunya juga mempertimbangkan kesiapan dari mental caln mempelai. Padahal kesiapan mental dari calon mempelai sangat penting dipertimbangkan guna memasui gerbang rumah tangga, karena sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan mental maka hal itu seringkali menimbulkan masalah di belakang hari bahkan tidak sedikit yang berantakan di tengah jalan.

Buletin Perdata dan  Hukum Islam “KEADILAN”, EDISI I/JANUARI 2015 , diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. 


Leave a comment

Your email address will not be published.

*